Bentuk Komunikasi

· Bentuk Komunikasi Eksternal

oCompany Profile PT.KAI

PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani jasa angkutan kereta api. Awal nama perusahaan kereta api ini adalah Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI). Kemudian, berturut-turut berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan PT Kereta Api Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan BUMN/Badan Usaha Milik Negara yang menaungi jasa pelayanan transportasi kereta api. PT KAI (Persero) melayani jasa angkutan kereta api penumpang dan barang. PT KAI memisahkan divisi Jabotabek menjadi PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) untuk mengelola kereta api yang melayani daerah Jabodetabek.

Pada 2007, DPR mengesahkan revisi UU No. 13/1992 yang menekankan bahwa investor swasta dan pemerintah daerah mendapat kesempatan untuk mengelola jasa transportasi kereta api di Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang Perkertaapian No. 23/2007 secara hukum mengakhiri praktik monopoli PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengoperasikan transportasi kereta api di Indonesia.

·         Sejarah PT.KAI

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh de-ngan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang Iebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamir-kan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasa-an perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapi-an di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

     Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia

PERIODE	STATUS	DASAR HUKUM
Th. 1864	Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda
1864 s.d 1945	Staat Spoorwegen (SS) Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS) Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)	IBW
1945 s.d 1950	DKA	IBW
1950 s.d 1963	DKA - RI	IBW
1963 s.d 1971	PNKA	PP. No. 22 Th. 1963
1971 s.d.1991	PJKA	PP. No. 61 Th. 1971
1991 s.d 1998	PERUMKA	PP. No. 57 Th. 1990
1998 s.d. 2010	PT. KERETA API (Persero)	PP. No. 19 Th. 1998 Keppres No. 39 Th. 1999 Akte Notaris Imas Fatimah
Mei 2010 s.d sekarang	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Instruksi Direksi No. 16/OT.203/KA 2010

Analisa Bentuk komunikasi eksternal PT.KAI

a.       Pelanggan : Bentuk komunikasi eksternal PT.KAI terhadap para pelanggan berupa keselamatan dan ketepatan waktu, pelayanan serta kenyamanan para pelanggan kereta api juga harus diperhatikan dengan baik.Temu pelanggan yang diadakan setiap enam bulan sekali, undian Mega promo setiap saru tahun sekali, spot iklan di media cetak dan elektronik. Press tour bagi para awak media yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Pelanggan dapat memberikan keluhan atau masukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten di PT Kereta Api Indonesia (persero).

b.      Masyarakat luas : PT Kereta Api Indonesia (persero) dalam mencapai reputasi yang baik yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan para awak media dan pelanggan pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dan membebaskan biaya tiket bagi masyarakat yang naik kereta api Banyubiru pada saat uji coba. PT Kereta Api Indonesia (persero) melakukan dialog interaktif di TVRI dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta sebagai media untuk menerima keluhan pelanggan.

c.       Pemerintah : PT Kereta Api Indonesia (persero) memberikan dana 10 persen dari pendapatan perusahaan untuk kegiatan kehumasan.

d.      Kepada pihak lain secara khusus : Bentuk komunikasi yang dilakukan PT.KAI yaitu dengan cara bekerjasama kepada pihak BUMN yang juga diawasi oleh pemerintah.

Sumber :

https://www.kereta-api.co.id

http://jogjaloker.com/artikel/1269/profil-dan-sejarah-pt-kereta-api-indonesia-pt-kai/

Sistem Perekonomian JOKOWI

Kiprah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat pujian, khususnya dalam penerapan sistem ekonomi. Jokowi diapresiasi karena menjalankan prinsip ekonomi Pancasila, yaitu 'memanusiakan manusia'.

"Jokowi sangat sering melakukan blusukan itu punya arti membangun tanpa menggusur. Ini sama dengan prinsip ekonomi pancasila yaitu memanusiakan manusia dan ini yang tidak dilakukan yang lain," ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki yang juga Guru Besar Universitas Brawijaya Malang.

Hal ini disampaikan Sodiki dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Malang bertema 'Ekonomi Pancasila sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Indonesia' di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Prinsip ekonomi Pancasila, menurut Sodiki adalah sebuah prinsip ekonomi bangsa Indonesia yang mengutamakan terwujudnya cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Untuk itu tugas negara adalah menerapkan dan mengawasi atas dasar prinsip kemanusiaan.

"Dalam kaitan ini negara menjadi penting untuk mengawasi jangan sampai ada yang tergusur. Ini prinsip keadilan yang harus dilakukan," imbuh Sodiki.

Namun Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila malah tidak menggunakan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Pancasila saat ini belum hadir di Indonesia, yang ada hanyalah harapan-harapan, potongan pemikiran, dan konsep yang tercecer. Saat ini sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi yang tidak utuh untuk membangun Indonesia menjadi negara besar.

"Prinsip ekonomi Pancasila merupakan sumbangan terbaik bagi bangsa. Sedikit banyak kebaikan yang anda berikan kepada masyarakat dan dapat menjadi manfaat bagi mereka, itulah arti prinsip ekonomi Pancasila," tegasnya.

Sistem Pendidikan Jokowi

Bukan perprasangka buruk atau mengklaim “penampilan” kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI sekedar pencitraan. Saya tidak melihat sama sekali itu pencitraan. Tapi ketegasan, keterbukaan, tentu akan menjadikan segalanya akan jauh lebih baik terlepas itu terlalu arogan atau bukan budaya ketimuran. Sudah terlalu parahnya sistem pemerintahan termasuk pengelolaan pendidikan di negeri ini, sehingga kalau ada orang yang pada jalur yang benar akan menjadi sebuah hal aneh. Sistem pendidikan yang kacau ini banyak terjadi mulai dari level kementerian sampai di kepala sekolah.

Dunia pendidikan di negeri ini sudah carut marut. Ini terjadi karena semua tidak menerapakan pola yang benar, pada semua lini. Potret kecil adalah remuknya pelakasaan uji kompetensi guru (UKG) baru-baru ini. Kesalahan yang sama terjadi lagi dan lagi. Kalau semua berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing tentu itu tidak akan terjadi. Barangkali semua itu dilakukan tidak dengan rencana yang matang, ujung-ujungnya amburadul. Meskipun amburadul begitu pihak kemdikbud tetap berkelit dan tidak mengakui hal itu. Alasannya itu terjadi hanya di sebagian tempat, wowkelah kalau begitu dengan alasan manusiawi. Tapi mengapa kesalahan yang sama terjadi lagi dan lagi. Bukankah ini… Ah sudahlah memang sistem rusak mau dibilang apa juga tetap rusak, yang ada hanyalah berdalih, berkelit mencari pembenaran tanpa mau menerima dan mengakui.

Belum lagi kasus ujian nasional (UN) yang terjadi banyak penyimpangan, namun kementerian pendidikan dan kebudayaan mengelak untuk mengakuinya. Alasannya tidak ada bukti. Siapapun yang bergelut di dunia pendidikan akan mencibir pernyataan kemdikbud itu bahwa UN dinyatakan kredibel. Itu jelas laporan ABS. Andai pak menteri setegas, segarang Ahok, yakin UN benar-benar kredibel. Masih adakah hati nuranimu pak mendikbud? Lihatlah betapa banyaknya penyimpangan bahkan sampai ada yang dilakukan secara berjamaah. Ada segerombol kepala sekolah di suatu daerah yang ramai-ramai memperbaiki Lembar Jawab Komputer. Kalau tanya mana buktinya, ke laut sajalah. Pantas saja pendidikan kita remuk. UN tidak dipercaya pihak PTN, sebab mereka tahu keburukan UN tapi tak mau membuktikan. Aneh memang kalau kita tidak berprasangka buruk terhadap pelaksanaan UN.

inance.detik.com/read/2013/02/23/110341/2177662/4/jokowi-dipuji-terapkan-ekonomi-pancasila-memanusiakan-manusia

http://urip.wordpress.com/2012/11/17/pendidikan-maju-pesat-jika-pola-kepemimpinan-ala-jokowi-dan-ahok/

Pemerintahan indonesia bersatu jilid II ( jaman sby–boediono ) = ( 2009-2014 )
pada periode ini, pemerintah terutama melewati bank indonesia mengambil keputusan empat kebijakan untuk menambah perkembangan ekonomi nasional negara yakni :

• BI rate 
• Nilai tukar 
• Operasi moneter 
• Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas serta makroprudensial jalan raya modal. 

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di atas, diinginkan pemerintah bisa menambah perkembangan ekonomi negara yang dapat punya pengaruh juga pada meningkatnya kesejahteraan penduduk indonesia.
nyaris tujuh th. telah ekonomi indonesia di tangan kepemimpinan presiden sby serta sepanjang itu juga perekonomian indonesia bisa disebut sedang ada pada saat keemasannya. sebagian pengamat ekonomi apalagi berpendapat kemampuan ekonomi indonesia saat ini pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kemampuan baru perekonomian dunia yang populer dengan nama birc ( brazil, rusia, india, serta china ).
krisis global yang berlangsung pada th. 2008 makin menunjukkan ketangguhan perekonomian indonesia. di waktu negara-negara superpower layaknya amerika serikat serta jepang berjatuhan, indonesia justru dapat mencetak perkembangan yang positif sebesar 4, 5% pada th. 2009.
gemilangnya fondasi perekonomian indonesia direspon dunia internasional dengan jadikan indonesia sebagai di antara negara pilihan area berinvestasi. dua dampaknya yang amat merasa yaitu indeks harga saham paduan ( ihsg ) meraih rekor tertingginya selama histori dengan sukses menembus angka 3. 800. apalagi banyak pengamat yang meramalkan hingga akhir th. ini ihsg dapat dapat menembus level 4000.
indonesia sekarang ini jadi ekonomi nomer 17 terbesar didunia. “tujuan kami yaitu untuk menempati 10 besar. kami amat optimistis dikarenakan imf lalu memprediksi ekonomi indonesia dapat mengalahkan australia kurun waktu kurang dari satu dekade ke depan, ” papar sby didalam sesuatu acara.
sangat banyak problem permasalahan mutlak di masa pemerintah jilid i serta ii yang hilang demikian saja tanpa tau akhir inti serta akar kemana persoalan itu berawal. pemerintaan indonesia jilid i ataupun jilid ii bagaimanapun kebijakan, menteri serta lain sebagainya kita sebagai penduduk cuma menginginkan pemerintah bisa menambah perkembangan ekonomi negara yang dapat punya pengaruh juga pada meningkatnya kesejahteraan penduduk indonesia yang sekarang ini tetap tak ada perubahannya.
Untuk kesekian kali Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Namun, Hardiknas di masa pemerintahan SBY-Boediono benar-benar memprihatinkan. Pasalnya, tragedi pendidikan kerap terjadi di bawah rezim ini.

"Bagaimana mau cerdas, kalau di bawah rezim SBY-Boediono, pendidikan gratis dan berkualitas cuma jadi jargon pencitraan," kata aktivis 98, Ricky Tamba kepada Aktual.co, Kamis (1/5).

Sudah demikian, korupsi marak di Kemendiknas semakin merajalela. Sebut saja kasus dugaan korupsi di Inspektorat Jenderal (Itjen) tahun 2010 dan korupsi pengadaan laboratorium universitas, yang melibatkan bekas putri Indonesia, Angelina Sondakh.

"Anggaran-anggaran pendidikan yang berasal dari uang APBN dan APBD jadi proyek bancakan dikorup. Selain itu, kurikulum malah menjadi ajang proyek dan kongkalikong dengan mafia buku," imbuhnya

Dalam skala yang lebih kecil, wajah pendidikan masih diselimuti pungutan liar (pungli). Bahkan, pelaku membalut dirinya dengan lembaga formil, Komite Sekolah. Ini mengakibatkan anak orang miskin susah masuk sekolah negeri favorit bermutu karena sanggup setor uang pagar dan sumbangan sekolah.

"Sistem pendidikan tidak pernah diprioritaskan membangun visi dan misi pembangunan dunia pendidikan sebagai bekal memajukan Indonesia jangka panjang. Pelajar beasyik masyul dengan tawuran, sementara mahasiswa hedonis dan 'nrimo' kebijakan kampus yang menindas," katanya kecewa.

Yang paling anyar, tragedi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA beberapa waktu lalu. Ini semakin membuktikan rezim SBY gagal membangun sistem pendidikan yang bermutu.

http://tashwirulafkar.com/perekonomian-pemerintahan-indonesia-dalam-kepemimpinan-sby/

http://www.aktual.co/sosial/095041wajah-pendidikan-di-bawah-sby-mahasiswa-jadi-hedonis-pelajar-doyan-tawuran

SITEM POLITIK di INDONESIA

SISTEM POLITIK

Pada bulan juli 2012, masyarakat jakarta mengikuti pemilu kepala daerah. Ada 6 calon pasangan kepala daerah. Sebagian dari pasangan calon diajukan dari partai politik dan lainnya adalah pasangan independen. Dalam sistem politik indonesai, partai politik berhak untuk mengajukan calon kepala daerah.

Partai politik termasuk salah satu bagian dari struktur politik di indonesia, yaitu bagian dari infrastruktur politik. Selain partai politik, infrastruktur politik juga terdiri atas kelompok kepentingan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.

Struktur politik terdiri atas 2 bagian, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Keduannya memiliki lembaga-lembaga yang bergerak dalam kehidupan politik di indonesia.

A.  STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

Struktur politik didefinisikan sebagai suatu pola interaksi yang dianggap sah dan tata masyrakat dipertahankan serta dipelihara. Dengan kata lain struktur politiklah yang menjalankan fungsi-fungsi politik. Ada 2 struktur politik, yaitu :

1.  Suprastruktur Politik Indonesia

Suprastruktur pemerintah merupakan bentuk kompleks dari hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada,fungsi dan wewenang lembaga-lembaga tadi serta hubungan wewenang atau kekuasaan antar lembaga yang satu dengan yang lain. Suprastruktur politik indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945. Berikut ini lembaga suprastruktur di indonesia :
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945 MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Seluruh anggota MPR di pilih melalui pemilihan umum, tidak ada yang diangkat.
b.Dewan Perwakilan Rakyat

Menurut pasal 19 ayat 1 UUD 1945 DPR dipilih melalui pemilihan umum, DPR berjumlah 550 orang. DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang . Kesimpulannya bahwa UU dibuat atas kerjasama antara DPR dan PRESIDEN.

c.Dewan Perwakilan Daerah

pasal 22c ayat 1 menetapkan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melaluli pemilihan umum.

d. PRESIDEN

calon presiden dan wakilnya harus seorang WNI  sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena khendaknya sendiri.

e.Mahkama Agung

pasal 24 ayat 2 hasil amandemen menentukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawah peradilan agama.

f.Mahkama Konstitusi

berwenang mengadili para tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

g.Komisi Yudisial

hasil amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR melahirkan lembaga baru yakni KOMISI YUDISIAL. Anggota nya diangkat dan diberhantikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

h.Badan Pemeriksa Keuangan

Adalah lembaga inspektif yang bersifat bebas dan mandiri, bertugas mengelola dan tanggung jawab keuangan negara.

2.  Infrastruktur politik indonesia

Infrastruktur politik atau organisasi sosial politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyrakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik dalam masyrakat. Infrastruktur politik terdiri atas 5 komponen :

a.Partai politik

Adalah suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik. Fungsinya sebagai sarana komunikasi parpol, sosial politik.

b.Kelompok gerakan

Lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat yaitu sekumpulan orang

terhimpun dalam satu wadah seperti, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Al Irsyad

c.Kelompok Penekan atau Kelompok Kepentingan

Merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada

Profesionalitas dan keilmuan tertentu. Seperti Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia (AIPI)

d.Media Komunikasi Politik

pada hakikatnya menggabarkan proses penyampaian informasi-informasi politik. Ada

beberapa media komunikasi antarai lain, radio, tv, pers dll

e.Tokoh Politik

Adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dibidang politik dan berkecimpungan

dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung.

B.  HAKIKAT SISTEM POLITIK

Dalam sistem politik kita akan menemukan berbagai istilah yang berkaitan

dalam suatu pemerintahan negara. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem politik di indonesia, kita harus memahami apa yang dimaksud sistem politik.

1.  Pengertian Sistem Politik

Terdiri dari 2 kata yaitu sistem dan politik. Sistem adalah satu kesatuan dari bagian-bagian yang satu sama lain saling bergantungan. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.

2.    Ciri-ciri Umum Sistem Politik

a.Semua sitem politik memiliki kebudayaan politik

b.Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda yang ditimbulkan karna perbedaan struktur

c.Semua struktur politik memiliki spesialisasi baik pada masyarakat primitif ataupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi

3.    Model Sistem Politik

Ada beberapa sistem politik pada negara-negara berkembang pada dasarnya, sebagai berikut :

a.Sitem Politik Otokrasi Tradisional :  1.Kebaikan Bersama

                                                                        2.Identitas Bersama

                                                                        3.Hubungan Kekuasaan

                                                                        4.Legitimasi Kkekuasaan

                                                                        5.Hunbungan Ekonomi dan Politik

b.Sitem Politik Totaliter

Menekankan pada konsensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun di luar negeri.

Sistem ini dianut oleh Jerman, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan negara-negara Eropa Timur.

c.Sistem Politik Demokrasi      

Adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Demokrasi akan mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem.

d.Sistem Politik di Negara Berkembang

Ada beberapa macam penerapan sistem politik demokrasi di antara berbagai negara di dunia. Keaneka ragaman sudut pandang akan dilihat :

1)    Berdasarkan ideologi

a)Demokrasi Konstitusional (liberal)

Ciri khasnya adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak di perkenankan banyak campur tangan dan bertindak terhadap warga negara.

b)Demokrasi Rakyat

Mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial, tanpa kepemilikan antar pribadi.

2)   Berdasarkan Titik Perhatian

a)Demokrasi Formal (negara-negara liberal)

yaitu suatu sistem politik demokrasi yang menjungjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai pengurangan kesenjangang dalam bidang ekonomi.

b)Demokrasi materii (negara-negara komunis)

yaitu suatu sistem politik demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sedangkan persamaan bidang politik.

            c)Demokrasi gabungan (negara-negara non blok)

yaitu suatu sistem politik demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal maupun materii.

4.Sistem Politik di Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri atas beranekaragam suku, budaya, golongan, dan agama, adat istiadat. Semua itu saling membutuhkan dan memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karna itu kita harus menerima semua perbedaan dengan berpedoman pada pancasila sebagai dasra negara.

Sistem politik di indonesia adalah demokrasi pancasila yaitu setiap hak-hak dan kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal maupun vertikal.

C.  PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA

                   Rakyat indonesia hendaknya dapat bersikap positif dalam pengembangan demokrasi pancasila. Sebagai contoh, menggunakan hak pilih, baik hak memilih maupun dipilih, ikut melaksanakan pelilu seracara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Partisipasi Politik adalah keikut sertaan warga negara berdasarkan kesadaran diri sendiri guna memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1)   Partisipasi Konvensional

Contoh partisipasi ini antara lain pemberian suara/voting, kegiatan kampaye.

2)   Partisipasi Nonkonvensional

Contoh partisipasi ini antara lain demonstrasi atau unjuk rasa, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap manusia.

Beberapa partisipasi masyarakat :

·         Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap bebagai tahapan kebijakan pemerintah.

·         Partisipasi militan-radikal merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap terhadap bebagai kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional.