Sistem Perekonomian JOKOWI

Kiprah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dapat pujian, khususnya dalam penerapan sistem ekonomi. Jokowi diapresiasi karena menjalankan prinsip ekonomi Pancasila, yaitu 'memanusiakan manusia'.

"Jokowi sangat sering melakukan blusukan itu punya arti membangun tanpa menggusur. Ini sama dengan prinsip ekonomi pancasila yaitu memanusiakan manusia dan ini yang tidak dilakukan yang lain," ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki yang juga Guru Besar Universitas Brawijaya Malang.

Hal ini disampaikan Sodiki dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Malang bertema 'Ekonomi Pancasila sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Indonesia' di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Prinsip ekonomi Pancasila, menurut Sodiki adalah sebuah prinsip ekonomi bangsa Indonesia yang mengutamakan terwujudnya cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Untuk itu tugas negara adalah menerapkan dan mengawasi atas dasar prinsip kemanusiaan.

"Dalam kaitan ini negara menjadi penting untuk mengawasi jangan sampai ada yang tergusur. Ini prinsip keadilan yang harus dilakukan," imbuh Sodiki.

Namun Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila malah tidak menggunakan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Pancasila saat ini belum hadir di Indonesia, yang ada hanyalah harapan-harapan, potongan pemikiran, dan konsep yang tercecer. Saat ini sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi yang tidak utuh untuk membangun Indonesia menjadi negara besar.

"Prinsip ekonomi Pancasila merupakan sumbangan terbaik bagi bangsa. Sedikit banyak kebaikan yang anda berikan kepada masyarakat dan dapat menjadi manfaat bagi mereka, itulah arti prinsip ekonomi Pancasila," tegasnya.

Sistem Pendidikan Jokowi

Bukan perprasangka buruk atau mengklaim “penampilan” kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI sekedar pencitraan. Saya tidak melihat sama sekali itu pencitraan. Tapi ketegasan, keterbukaan, tentu akan menjadikan segalanya akan jauh lebih baik terlepas itu terlalu arogan atau bukan budaya ketimuran. Sudah terlalu parahnya sistem pemerintahan termasuk pengelolaan pendidikan di negeri ini, sehingga kalau ada orang yang pada jalur yang benar akan menjadi sebuah hal aneh. Sistem pendidikan yang kacau ini banyak terjadi mulai dari level kementerian sampai di kepala sekolah.

Dunia pendidikan di negeri ini sudah carut marut. Ini terjadi karena semua tidak menerapakan pola yang benar, pada semua lini. Potret kecil adalah remuknya pelakasaan uji kompetensi guru (UKG) baru-baru ini. Kesalahan yang sama terjadi lagi dan lagi. Kalau semua berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing tentu itu tidak akan terjadi. Barangkali semua itu dilakukan tidak dengan rencana yang matang, ujung-ujungnya amburadul. Meskipun amburadul begitu pihak kemdikbud tetap berkelit dan tidak mengakui hal itu. Alasannya itu terjadi hanya di sebagian tempat, wowkelah kalau begitu dengan alasan manusiawi. Tapi mengapa kesalahan yang sama terjadi lagi dan lagi. Bukankah ini… Ah sudahlah memang sistem rusak mau dibilang apa juga tetap rusak, yang ada hanyalah berdalih, berkelit mencari pembenaran tanpa mau menerima dan mengakui.

Belum lagi kasus ujian nasional (UN) yang terjadi banyak penyimpangan, namun kementerian pendidikan dan kebudayaan mengelak untuk mengakuinya. Alasannya tidak ada bukti. Siapapun yang bergelut di dunia pendidikan akan mencibir pernyataan kemdikbud itu bahwa UN dinyatakan kredibel. Itu jelas laporan ABS. Andai pak menteri setegas, segarang Ahok, yakin UN benar-benar kredibel. Masih adakah hati nuranimu pak mendikbud? Lihatlah betapa banyaknya penyimpangan bahkan sampai ada yang dilakukan secara berjamaah. Ada segerombol kepala sekolah di suatu daerah yang ramai-ramai memperbaiki Lembar Jawab Komputer. Kalau tanya mana buktinya, ke laut sajalah. Pantas saja pendidikan kita remuk. UN tidak dipercaya pihak PTN, sebab mereka tahu keburukan UN tapi tak mau membuktikan. Aneh memang kalau kita tidak berprasangka buruk terhadap pelaksanaan UN.

inance.detik.com/read/2013/02/23/110341/2177662/4/jokowi-dipuji-terapkan-ekonomi-pancasila-memanusiakan-manusia

http://urip.wordpress.com/2012/11/17/pendidikan-maju-pesat-jika-pola-kepemimpinan-ala-jokowi-dan-ahok/

Pemerintahan indonesia bersatu jilid II ( jaman sby–boediono ) = ( 2009-2014 )
pada periode ini, pemerintah terutama melewati bank indonesia mengambil keputusan empat kebijakan untuk menambah perkembangan ekonomi nasional negara yakni :

• BI rate 
• Nilai tukar 
• Operasi moneter 
• Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas serta makroprudensial jalan raya modal. 

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di atas, diinginkan pemerintah bisa menambah perkembangan ekonomi negara yang dapat punya pengaruh juga pada meningkatnya kesejahteraan penduduk indonesia.
nyaris tujuh th. telah ekonomi indonesia di tangan kepemimpinan presiden sby serta sepanjang itu juga perekonomian indonesia bisa disebut sedang ada pada saat keemasannya. sebagian pengamat ekonomi apalagi berpendapat kemampuan ekonomi indonesia saat ini pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kemampuan baru perekonomian dunia yang populer dengan nama birc ( brazil, rusia, india, serta china ).
krisis global yang berlangsung pada th. 2008 makin menunjukkan ketangguhan perekonomian indonesia. di waktu negara-negara superpower layaknya amerika serikat serta jepang berjatuhan, indonesia justru dapat mencetak perkembangan yang positif sebesar 4, 5% pada th. 2009.
gemilangnya fondasi perekonomian indonesia direspon dunia internasional dengan jadikan indonesia sebagai di antara negara pilihan area berinvestasi. dua dampaknya yang amat merasa yaitu indeks harga saham paduan ( ihsg ) meraih rekor tertingginya selama histori dengan sukses menembus angka 3. 800. apalagi banyak pengamat yang meramalkan hingga akhir th. ini ihsg dapat dapat menembus level 4000.
indonesia sekarang ini jadi ekonomi nomer 17 terbesar didunia. “tujuan kami yaitu untuk menempati 10 besar. kami amat optimistis dikarenakan imf lalu memprediksi ekonomi indonesia dapat mengalahkan australia kurun waktu kurang dari satu dekade ke depan, ” papar sby didalam sesuatu acara.
sangat banyak problem permasalahan mutlak di masa pemerintah jilid i serta ii yang hilang demikian saja tanpa tau akhir inti serta akar kemana persoalan itu berawal. pemerintaan indonesia jilid i ataupun jilid ii bagaimanapun kebijakan, menteri serta lain sebagainya kita sebagai penduduk cuma menginginkan pemerintah bisa menambah perkembangan ekonomi negara yang dapat punya pengaruh juga pada meningkatnya kesejahteraan penduduk indonesia yang sekarang ini tetap tak ada perubahannya.
Untuk kesekian kali Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Namun, Hardiknas di masa pemerintahan SBY-Boediono benar-benar memprihatinkan. Pasalnya, tragedi pendidikan kerap terjadi di bawah rezim ini.

"Bagaimana mau cerdas, kalau di bawah rezim SBY-Boediono, pendidikan gratis dan berkualitas cuma jadi jargon pencitraan," kata aktivis 98, Ricky Tamba kepada Aktual.co, Kamis (1/5).

Sudah demikian, korupsi marak di Kemendiknas semakin merajalela. Sebut saja kasus dugaan korupsi di Inspektorat Jenderal (Itjen) tahun 2010 dan korupsi pengadaan laboratorium universitas, yang melibatkan bekas putri Indonesia, Angelina Sondakh.

"Anggaran-anggaran pendidikan yang berasal dari uang APBN dan APBD jadi proyek bancakan dikorup. Selain itu, kurikulum malah menjadi ajang proyek dan kongkalikong dengan mafia buku," imbuhnya

Dalam skala yang lebih kecil, wajah pendidikan masih diselimuti pungutan liar (pungli). Bahkan, pelaku membalut dirinya dengan lembaga formil, Komite Sekolah. Ini mengakibatkan anak orang miskin susah masuk sekolah negeri favorit bermutu karena sanggup setor uang pagar dan sumbangan sekolah.

"Sistem pendidikan tidak pernah diprioritaskan membangun visi dan misi pembangunan dunia pendidikan sebagai bekal memajukan Indonesia jangka panjang. Pelajar beasyik masyul dengan tawuran, sementara mahasiswa hedonis dan 'nrimo' kebijakan kampus yang menindas," katanya kecewa.

Yang paling anyar, tragedi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA beberapa waktu lalu. Ini semakin membuktikan rezim SBY gagal membangun sistem pendidikan yang bermutu.

http://tashwirulafkar.com/perekonomian-pemerintahan-indonesia-dalam-kepemimpinan-sby/

http://www.aktual.co/sosial/095041wajah-pendidikan-di-bawah-sby-mahasiswa-jadi-hedonis-pelajar-doyan-tawuran